TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Puluhan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Pesantren di wilayah Tapal Kuda, Jatim, bekerja sama menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Santri, mulai semester genap ini.
Melalui MBKM Santri, kampus pesantren menawarkan enam program bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dengan terjun langsung ke lapangan, sebagai persiapan karir di masa depan.
Meliputi Program Santri Mengabdi, Program Santri Mengajar, Program Santri Peduli, Program Santripreneur, Program Santri Patriot, dan Program Pertukaran Santri.
Dengan Program Santri Mengabdi misalnya, mahasiswa santri mengabdi di pesantren mitra secara langsung selama dua semester, dan bersama-sama mengidentifikasi potensi serta menangani masalah yang ditemui di pesantren.
Program Santri Mengabdi diharap bisa mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa santri. Selain pesantren mitra, program ini terbuka bagi ormas atau lembaga lain.
MBKM Santri hadir untuk menyambut kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek RI. Ia diluncurkan November 2021 oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, dan dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek RI Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D pada acara Wisuda Diploma-Sarjana-Magister Unuja Probolinggo.
Untuk menjalankan program, 30 PTKIS Pesantren di Tapal Kuda meluncurkan Sistem Informasi MB-KM Santri, mbkm.ptkis.org, di Auditorium Wisma Dosen Unuja Probolinggo, akhir pekan lalu.
Ketua PKTIS Tapal Kuda, Kholilur Rahman mengatakan, kegiatan ini menunjukkan respons PTKIS terhadap kebijakan MB-KM Kemendikbud RI agar bisa disinkronisasi dengan kebijakan pondok pesantren.
“Harapannya, kegiatan ini menjadi terobosan baru bagi stakeholders, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Pesantren, tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan MBKM di lingkungan pendidikan tinggi pesantren,” katanya.
Peluang dan Tantangan
Wakil Rektor I Unuja Probolinggo, H. Hambali mengatakan, ada tantangan keterbatasan SDM, kelemahan tata kelola, hingga keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan MBKM Santri.
"Belum lagi keengganan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum pendidikannya agar sesuai dengan kebijakan MBKM Kemendikbud RI,” katanya.
Namun di saat yang sama, ada peluang melakukan sinkronisasi antara kebijakan Kemendikbud RI tersebut dengan PTKIS pesantren melalui MBKM Santri.
“Pesantren kan rata-rata mengajarkan nilai kemandirian kepada santri. Nah, dari nilai ini saja sebenarnya ada keterkaitan antara kemandirian santri di pesantren dan gagasan Kampus Merdeka Kemendikbudristek," kata Pengarah MBKM Santri dari Unuja Probolinggo, Noer Fadli Hidayat.
Hanya saja, lanjutnya, perlu pedoman dan mekanisme teknis sehingga operasionalisasi MBKM Santri di lapangan lebih mudah. (*)
Sumber : https://timesindonesia.co.id/s/yz7v7yfs3u